Pemilihan Umum Tahun 1955
Ini merupakan pemilu yang pertama dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia baru berusia 10 tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955
Sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan diproklamasikan Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah saat itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.
Latar Belakang Pelaksanaan Pemilu Tahun 1955
Pemilihan umum tahun 1955 merupakan salah satu syarat agar sistem pemerintahan yang demokratis berfungsi. Persiapan mendasar pemilu dapat diselesaikan pada masa Pemerintahan Kabinet Ali Sasstroamijoyo I. Kabinet Ali Sastroamijoyo I mempunyai agenda utama untuk mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum yang direncanakan berlangsung pada petengahan tahun 1955.
Pada tanggal 31 Juli 1954 dibentuk Panitia Pemilihan Umum Pusat dengan ketuanya Hadikusumo (PNI). Pada tanggal 16 April 1955 Hadikusumo mengumumkan bahwa pemilihan umum untuk parlemen akan diadakan pada tanggal 29 September 1955. Pengumuman tersebut mendorong partai-partai untuk meningkatkan kampanyenya hingga sampai pelosok-pelosok desa. Masing-masing partai berusaha untuk mendapatkan suara terbanyak.
Pelaksanaan Pemilihan Umum 1955
Diadakannya pemilu diharapkan dapat menciptakan stabilitas politik dan pemerintahan. Dengan pemerintah yang kuat dan stabil diharapkan dapat melaksanakan program-program pembangunan. Pemilu direncanakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante (dewan pembuat undang-undang dasar).
Setelah diumumkan pelaksanaan pemilu, fase kampanye dimulai dengan menyelenggarakan rapat-rapat raksasa. Beberapa partai yang akan mengikuti pemilu yaitu PNI, Masyumi, PSII, PSI, NU, PKI, PIR, PI Perti, Parkindo, Partai katolik, PRN, Murba, dan Partai Buruh. Bahkan dari kelompok tentara, yang diprakarsai oleh A. H. Nasution pada tahun 1954 membentuk suatu organisasi atau partai yang memiliki golongan tentara di parlemen. Partai inilah yang dikenal dengan IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia).
Wilayah Indonesia dalam pelaksanaan pemilu dibagi menjadi 16 dearah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43. 429 desa dengan jumlah pemilihan dalam pemilu pertama sekitar 39 juta orang. Penyelenggaraan pemilu pertama berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1954.
Akhirnya pada tanggal 29 September 1955 pemilu dapat terlaksanakan dengan lancar. Sekalipun semula ada ketegangan-ketegangan, tetapi berikutnya berlangsung dengan aman, tertib, dan disiplin. Pada tanggal 15 Desember 1955 diselenggarakann pemilu untuk memilih anggota konstituante. Suasana pemilihan konstituante ini lebih tenang bila dibandingkan ketika pemilihan anggota DPR.
Hasil Pemilihan Umum Tahun 1955
Pemilu yang berhasil dilaksanakan pada tahun 1955 tersebut memunculkan empat partai terkemuka yang meraih kursi terbanyak di DPR dan konstituante. Keempat partai tersebut adalah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (masyumi), Partai Nasional Indonesia (PNI), Nahdatul Ulama (NU), dan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Dominasi keempat partai tersebut tampak dari perimbangan kursi di DPR yang terdiri dari 272 kursi. Untuk kursi DPR Masyumi 60 kursi, PNI 58 kursi, NU 47 kursi, PKI 32 kursi dan partai lain memperebutkan sisa 75 kursi. Adapun perimbangan kursi konstituante 520 kursi, Masyumi 119 kursi, PNI 112 kursi, NU 91 kursi, PKI 80 kursi, dan partai lainnya memperebutkan sisa 118 kursi. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilakukan pada tanggal 20 Maret 1956, sedangkan pada anggota Dewan Konstituante dilakukan pada tanggal 10 November 1956.