Kabinet-Kabinet Pada Masa Demokrasi Liberal
kabinet pada masa demokrasi liberal. partai politikpada masa demokrasi liberal. faktor yang menyebabkan seringnya terjadi pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. prestasi kabinet sukiman. sisi positif sistem multipartai. sisi negatid dari sistem multipartai. kabinet natsir. 7 kabinet pada masa demokrasi liberal. program krja kabinet natsir. partai terkuat pada masa demokrasi liberal. berakhirnya kabinet natsir. penyebab jatuhnya kabinet natsir. peyebab hancurnya kabinet natsir. kabinet sukiman. program kerja kabinet sukiman. penyebab jatuhnya kabinet sukiman. kapan berakhirnya kabinet sukiman. kabinet wilopo. program kerja kabinet wilopo. kesulitan yang dihadapi kabinet wilopo. penyebab jatuhnya kabinet wilopo. kapan berakhirnya kabinet wilopo. kabinet ali sastroamijoyo I. program kerja kabinet ali sastroamijoyo I. Prestasi kabinet ali sastroamijoyo I. Penyebab jatuhnya kabinet ali sastroamijyo I. kapan berakhirnya kabinet ali sastroamijoyo I. kabinet burhanuddin harahap. program kerja kabinet burhanuddin harahap. prestasi kabinet burhanuddin harahap. penyebab jatuhnya kabinet burhanuddin harahap. kapan berakhirnya kabinet burhanuddin harahap. kabinet ali sastroamijoyo II. program kerja kabinet ali sastroamijoyo II. prestasi kabinet ali sastroamijoyo II. penyebab jatuhnya kabinet ali sastroamijoyo II. kapan berakhirnya kabinet ali sastroamijoyo II. kabinet juanda. program kerja kabinet juanda. prestasi kabinet juanda. penyebab jatuhnya kabinet juanda. kapan berakhirnya kabinet juanda. peristiwa cikini. 1955
Sejak tanggal 17 Agustus 1950 Republik Indonesia Serikat (RIS) secara resmi dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia pada sasat itu menggunakan UUDS 1950 samapai terbentuknya konstitusi yang tetap. Dalam UUDS 1950 ditetapkan bahwa sistem demokrasi yang digunakan adalah sitem demokrasi liberal, sedangkan sistem pemerintahan nya adalah kabinet parlementer. Dalam kabinet parlementer, kekuasaan pemerintahan tertinggi dipegang oleh perdana menteri, presiden hanya berkedudukan sebagai kepala Negara. Perdana menteri bersama para menteri (kabinet) bertanggung jawab kepada parlemen (DPR).
Keadaan politik Indonesia selama pelaksanaan demokrasi liberal sejak tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959 penuh dengan pertentangan antarpartai sehigga menimbulkan kekacauan di berbagai sektor kehidupan masyarakat Indonesia
Usia kabinet yang hanya sesaat tidak mungkin melaksanakan program kerjanya secara tuntas. Pembangunan masyarakat, bangsa, dan Negara tidak dapat terlaksana karena para pemimpin partai yang menjadi menteri hanya memikirkan kepentingan partainya. Hal ini menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal tidak cocok untuk bangsa Indoneisa sebab tidak sesuai dengan cita-cita proklamasi, Jiwa Pancasila dan UUD 1945.
Sejak pengakuan kedaulatan (terutama sejak bubarnya RIS), berkembang sistem multipartai. Dalam kabinet parlementer, partai politik memerintah melalui perimbangan kekuasaan daam parlemen. Berikut sisi positif dan negatif dari sitem multipatai.
a. Sisi positif dari sistem multipartai adalah sebagai berikut.
i) Menghiudpkan suasana demokratis di Indonesia karena setiap warga berhak berpartisipasi dalam politik, antar alain mengkritik pemerintah, menyampaikan pendapat, dan mendirikan partai politik.
ii) Menempatkan kalangan sipil sebagai elaksana kedaulatan rakyat dan pemerintahan.
iii) Mencegah kekuasaan presiden yang terlalu besar karena wewenang pemerintah dipegang oleh partai yang berkuasa.
b. Sisi negatif dari sistem multipartai adalah sebagai berikut.
i) Sejumlah partai cenderung menyuarakan kepentingan kelompknya sendiri , bukan kepentingan rakyat banyak.
ii) Ada kecenderungan terjadi persaingan yang tidak sehat di parlemen dan kabinet.
Selama berlakunya UUDS 1950, pemerintah Republik Indonesia diwarnai dengan pergantian tujuh kabinet secara berturut-turut, yaitu :
a. Kabinet Natsir (6 September 1950 – 21 Maret 1951)
Kabinet pertama pada masa Demokrasi Liberal adalah Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Masyumi. Perdana menteri kabinet ini adalah Moh. Natsir. Kabinet Natsir merupakan Kabinet yang mendapat dukungan dari tokoh-okoh terkenal yang memiliki keahlian dan reputasi tinggi seperti Sri Sultan Hamengku Buwono IX, Mr. Asaat, Mr. Moh. Roeam, Ir. Juanda, dan Dr. Sumitro Joyodikusumo.
Program kerja dari Kabinet Natsir antara lai sebagai berikut.
a) Mengembangkan dan memperkuat ekonomi kerakyatan.
b) Menyempurnakan organisasi angkatan perang.
c) Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.
d) Konsolidasi dan menyempurnakan pemerintahan.
e) Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
Pada masa Kabinet Natsir ini, untuk pertama kalinya dilangsungkan perundingan antara Indonesia dan Belanda menyangkut masalah Irian Barat pada tanggal 4 Desember 1950. Namun, perundingan ini menemui jalan buntu. Masalah inilah yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari parlemen terhadap Kabinet Natsir. Tekanan semakin besar ketika Hadikusumo (PNI) menyatakan mosi tidak percaya sekitar pencabutan PP No. 39/1950 tentang DPRS dan DPRDS yang diterima oleh parlemen sehingga Kabinet Natsir jatuh pada tanggal 21 Maret 1951, kemudian Natsir mengembalikan mandatnya kepada Presiden Soekarno.
b. Kabinet Sukiman (27 April 1951 – 3 April 1952)
Presiden Soekarno menunjuk dua orang formatur baru, yaitu sidik Joyosukarto (PNI) dan Dr. Sukiman (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru. Setelah melalui proses perundingan, pada tanggal 26 April 1951 diumumkan susunan kabinet baru di bawah pimpinan Sukiman Wiryosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI).
Program kerja Kabinet Sukiman antara lain sebagai berikut.
1. Menjalankan berbagai tindakan tegas sebagai Negara hukum untuk menjamin keamaanan danketentraman serta menyempurnakan organisasi alat-alat kekuasaan Negara.
2. Menyelesikan persiapan pemilu unutk mebentuk Dewa Konstituante dan menyelenggarakan pemilu dalam waktu singkat serta mempercepat terlaksananya otonomi daerah (otda).
3. Menjalankan politik luar negeri bebas aktif.
4. Membuat dan melaksanakan rencana kemakmuran nasional dlam jangka pendek untuk mempertinggi kehidupan sosial ekonomi rakyat serta mempercepat usaha penempatan bekas pejuang dalam pembangunan.
5. Menyiapkan undang-undang pengakuan serikat buruh, perjanjian ekrjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.
6. Memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indoneisa secepatnya.
Kabinet Sukiman juga tidak dapat bertahan lama. Masalah utama yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Sukiman adalah pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri Ahmad Subarjo dan Duta Besar Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA) atau undang-undang kerja sama keamanan. Kerja sama tersebut dinilai sangat merugikan politik luar negeri bebas aktif yang dianut Indonesia. Kabinet Sukiman dituduh telah memasukkan Indonesia ke dalam Blok Barat. Oleh karena itu, DPR menggugat kebijakan Kabinet Sukiman. Akhirnya Kabinet Sukiman jatuh dan mengembalikkan mandatnya kepada presiden
c. Kabinet Wilopo (3 April 1952 – 2 Juni 1953)
Kabinet Wilopo dipimpin oleh Mr. Wilopo sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan zaken kabinet karena terdiri dari para pakar yang ahli di bidangnya. Program kerja Kabinet Wilopo antara lain sebagai berikut.
1. Memperbarui bidang pendidikan dan pengajaran.
2. Meningkatan keamanan dan kesejahteraan.
3. Melaksanakan politik luar negeri bebas dan aktif.
4. Berusaha mengembalikkan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia.
5. Mempersiapkan pemilihan umum.
Kesulitan yang di hadapi Kabinet Wilopo adalah adanya gerakan separatism di sjeumlah daerah, adanya peristiwa 17 Oktober 1952 mengenai gerakan sejumlah perwira Angkatan Darat yang menekan Presiden Soekarno agar membubarkan parlemen, dan peristiwa Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Peristiwa Tanjung Morawa terjadi karena pemerintah sesuai dengan persetujuan KMB mengizinkan pengusaha asing untuk kembali mengusahakan tanah-tanah perkebunan. Pada masa Kabinet Sukiman, Mr. Iskaq Cokroadisuryo (Menteri Dalam Negeri) menyetujui dikembalikan tanah Deli Planters Vereengingin (DPV) yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan pemiliknya. Namun, selama ditinggalkan oleh pemiliknya, tanah tersebut digarap oleh para petani.
Penyerahan kembali tanah tersebut dilaksanakan pada masa Kabinet Wilopo. Polisi pada tanggal 16 Maret 1953 mengusir para penggarap tanah yang tidak memiliki izin. Akibatnya terjadilah bentrokan senjata dan lima orang petani terbunuh. Peristiwa-peristiwa tersebut mendapatkan sorotan yang tajam dari pers dan parlemen. Sidik Kertapati dari Serikat Tani Indonesia (Sakti) mengajukan mosi tidak percaya terhadap kabinet wilopo. Akhirnya pada tanggal 2 Juni 1953 Wilopo mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
d. Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1853 – 12 Agustus 1955)
Kabinet Ali Sastroamijoyo I dibentuk pada tanggal 31 Juli 1953 dengan perdana menterinya Ali Sastroamijoyo dari PNI dan wakilnya Wongsonegoro dari PIR (Partai Indonesia Raya). Kabinet Ali mempunyai program empat pasal sebagai berikut.
1) Program dalam negeri, antara lain meningkatan keamanan dan kemakmuran, serta segera diselenggarakan pemilihan umum.
2) Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3) Program Luar Negeri. antara lain pelaksanaan politik bebas aktif dan peninjauan kembali persatuan KMB.
4) Penyelesaian pertikaian politik
Prestasi yang paling menonjol pada kabinet ini adalah berhasil diselenggarakan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Pada tanggal 24 Juli 1955 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden. Penyebab utamanya adalah masalah TNI AD sebagai kelanjutan dari peristiwa 17 Oktober 1952. Kepala Staf Angkatan Darat Mayor Jenderal Bambang Sugeng mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai penggantinya, Menteri Pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo, Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya. Pengangkatan pimpinan baru tersebut ditolak para panglima Angkatan Darat karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan TNI-AD.
Selain masalah TNI-AD tersebut, juga didukung dengan eadaan ekonomi yang semakin memburuk, adanya korupsi dan inflasi mengakibatkan kepercayaan rakyat semakin merosot. Masalah lain yang menyebabkan keretakan dalam Kabinet Ali I adalah NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-menterinya yang kemudian diikuti oleh partai-partai lainnya.
e. Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)
Pada waktu Kabinet Ali I mau menyerahkan mandatnya kepada presiden, Presiden Soekarno sedang menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Oleh karena itu, pada tanggal 29 Juli 1955, Wakil Presiden Moh. Hatta mengumumkan tiga nama formatur yang bertugas membentuk kabinet baru. Tiga nama formatur tersebut adalah Sukiman (Masyumi), Wilopo (PNI), dan Asaat (nonpartai). Ketiga tokoh tersebut sepakat menunjuk Moh Hatta sebagai perdana menteri sekaligus Menteri Pertahanan. Namun, muncul kesulitan karena Moh. Hatta duduk sebagai wakil presiden. Akhirnya tiga formatur tersebut gagal membentuk susunan kabinet baru, kemudian Moh. Hatta menunjuk Mr. Burhanuddin Harahap (Masyumi) untuk membentuk kabinet baru, Pada taggal 12 Agustus 1955 terbentuk Kabinet Burhanuddin Harahap, dengan perdana menterinya Burhanuddin Harahap dari Masyumi.
Berikut program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap :
1. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke Republik Indonesia.
2. Mengembalikan kewibawaan moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan Masyumi.
3. Akan dilaksanakan pemilihan umum, desentralisasi, memecahkan masalah inflasi dan pemberantasan korupsi.
Hasil yang menonjol dari kabinet ini adalah penyelenggaraan pemilu untuk yang pertama di Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan pada tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Prestasi lainnya yaitu pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
Dengan berakhirnya pemilihan umum, tugas Kabinet Burhanuddin dianggap telah selesai sehingga perlu dibentuk kabinet baru yang bertanggung jawab terhadap parlemen yang baru. Pada tanggal 3 Maret 1956 Kabinet Burhanuddin Harahap mengembalikan mandatnya kepada presiden. Kabinet ini merupakan kabinet peralihan dari DPR Sementara ke DPR hasil pemilihan umum.
f. Kabinet Ali Sastroamijoyoyo II (20 Maret 1956 – 14 Maret 1957)
Kabinet ini dipimpin oleh Ali Sastroamijoyo sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan koalisi dari PNI, Masyumi, dan NU. Kabinet ini merupakan kabinet pertama setelah pemilihan umum tahun 1955. Program Kabinet Ali Sastroamijoyo II antara lain :
1. Pembatalan KMB.
2. Perjuangan mengembalikan Irian Barat ke pangkuan Republik Indonesia.
3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan ekonomi, keuangan, industri, perhubungan, pendidikan, serta pertanian.
4. Melaksankan keputusan Konferensi Asia Afrika.
Pada tanggal 14 Maret 1957 Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya kepada presiden karena dalam tubuh kabinet terjadi perpecahan antara PNI dan Masyumi. Masyumi menghendaki agar Ali menyerahkan mandatnya kepada presiden sesuai dengan tuntutan daerah, sedangkan Ali Sastroamijoyo berpendapat bahwa kabinet tidak wajib mengembalikan mandatnya hany akarena tuntutan daerah. Pada bula Januari 1957, Masyumi menarik semua menterinya dari kabinet dan hal tersebut menjadikan kedudukan Kabinet Ali Sastroamijoyo II sangat lemah.
g. Kabinet Juanda (9 April 1957 – 5 Juli 1959)
Perdana menteri kabinet ini adalah Ir. Juanda dengan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan dr. Leimena. Kabinet Juanda menyusun program yang terdiri dari lima pasal yang disebut Pancakarya. Oleh karena itu, Kabinet Juanda disebut juga sebagai Kabinet Karya. Program-Program Kabinet Karya adalah :
1) Membentuk Dewan Nasional.
2) Normalisasi keadaan Republik Indoensia.
3) Melanjutkan pembatalan KMB.
4) Memperjuangkan Irian Barat kembali ke Republik INDONESIA.
5) Mempercepat pembangunan.
Dewan Nasional adalah badan baru untuk menampung dan meyalurkan kekuatan-kekuatan yang ada dalam masyarakat. Dewan Nasional ini pernah diusulkan oleh Presiden Soekarno ketika mengutarakan konsepsi presiden sebagai langkah awal dari terbentuknya demokrasi terpimpin. Pada masa Kabinet Juanda ini muncul pergolakan-pergolakan di daerah-daerah yang menghambat hubungan antara pusat dan daerah. Untuk meredakan pergolakan-pergolakan tersebut, diselenggarakan musyawarah nasional (munas) pada tanggal 14 September 1957 di Gedung Proklamasi Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Dalam munas tersebut dibahas masalah pembangunan nasional dan daerah , pembangunan angkatan perang, serta pembagian wilayah Republik Indonesia. munas kemudian dilanjutkan dengan musyawarah nasional pembangunan (munas) pada bulan November 1957.
Pada tanggal 30 November 1957, terjadi peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno di depan Perguruan Cikini yang dikenal dengan peristiwa Cikini. Setelah Peristiwa Cikini tersebut, keadaan Negara semakin memburuk. Banyak daerah yang menentang kebijakan pemerintah pusat yang kemudian berkembang menjadi pemberontakan PRRI/Permesta. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959.