Tuntutan Reformasi
Reformasi yaitu gerakan untuk mengubah bentuk atau
perilaku suatu tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi sesuai dengan
kebutuhan zaman, baik karena tidak efisien maupun tidak bersih dan tidak
demokratis. Reformasi merupakan formulasi menuju Indonesia baru dengan tatanan
baru. Hasil dari perjuangan reformasi tidak dapat dipetik dalam waktu yang
singkat tetapi membutuhkan proses dan waktu. Bahkan hasil reformasi tersebut
baru dapat dinikmati oleh masyarakat Indonesia secara bertahap sehingga perlu
adanya agenda reformasi untuk memprioritaskan mana yang harus lebih dahulu
dilaksanakan. Kontrol terhadap reformasi perlu dilakukan, agar pelaksanaan
reformasi tepat pada tujuan dan sasarannya karena reformasi yang tidak
terkendali akan kehilangan arah dan bahkan cenderung melanggar norma-norma
hukum sehingga tidak membawa perbaikan dalam kehidupan masa depan masyarakat
Indonesia.
Reformasi
merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik secara
konstitusional. Lahirnya reformasi karena pemerintah Orde Baru menjalankan
pemerintahannya secara otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang
demokrasi dan kebebasan rakyat berpatisipasi penuh dalam proses pembangunan.
Reformasi
merupakan suatu perubahan atanan peri kehidupan lama dnegan tatanan kehidupan
yang baru menuju kea rah perbaikan. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia
tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan pembaruan dan perubahan
terutama perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum
Munculnya
reformasi di Indonesia disebabkan beberapa hal berikut.
a. Timbulnya krisis politik, krisis sosial,krisis ekonomi dan
kepercayaan.
b. Ketidakadilan
di bidang politik, ekonomi, dan hukum
c. terjadinya
penyimpangan dan penyelewengan terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang
direkayasa untuk melindungi kepentingan penguasa.
d. pemerintah
Orde Baru tidak konsisten dan konsekuen terhadap tekad awal, yaitu melaksanakan
Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam tatanan kehidupan
masyarakat, berbangsa dan bernegara.
e. munculnya
keinginan untuk tetap mempertahankan kekuasaannya (status quo)
Ada juga
faktor lain yang mendorong terjadinya gerakan reformasi di Indonesia tahun
1998.
a. Faktor
politik, meliputi sebagai berikut.
1. mahasiswa
menginginkan perubahan
2. kekuasaan
orde baru di bawah Soeharto otoriter tertutup
3. adanya KKN
dalam kehidupan pemerintahan
4. adanya rasa
tidak percaya kepada pemerintah Orde Baru yang penuh dengan nepotisme dan
merajalela korupsi.
5. adanya
keinginan demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
b. Faktor
ekonomi, meliputi sebagai berikut.
1. adanya
krisis mata uang rupiah
2. naiknya
harga barang-barang kebutuhan pokok
3. sulitnya
mendapatkan barang-barang kebutuhan pokok
c. Faktor
sosial masyarakat, seperti adanya kerusuhan pada tanggal 13 dan 14 Mei 1998
yang melumpuhkan perekonomian rakyat.
d. Faktor
hukum, belum adanya keadilan dalam perlakuan hukum yang sama di antara warga
Negara.
Adanya
tuntutan yang dilakukan para mahasiswa menggambarkan sebuah titik kulminasi
dari gerakan aksi protes yang tumbuh di lingkungan kampus secara nasional sejak
awal tahun 1998. Gerakan aksi protes tersebut bertujuan untuk melakukan tekanan
agar pemerintah mengadakan perubahan politik yang berarti melalui pelaksanaan reformasi secara total.
Mahasiswa
merupakan salah satu kelompok sosial masyarakat yang paling vokal dalam
menyuarakan perbaikan struktur pemerintahan pada saat itu. Mahasiswa mulai
menyusun strategi untuk memberikan feedback terhadap kelemahan sistem
pemerintahan dengan menggelar berbagai aksi demonstrasi. Kemudian mahasiswa
menyusun agenda reformasi yang ditujukan oleh pemerintah Orde Baru. Berikut
agenda reformasi tahun 1998.
i.
Suksesi kepemimpinan nasional
ii.
Amandemen UUD 1945
iii.
Pemberantasan KKN
iv.
Pengahapusan dwifungsi ABRI
v.
Penegakan supremasi hukum
vi.
Pelaksaan otonomi daerah yang seluas-luasnya.
vii.
dan agenda utama gerakan reformasi taun 1998 adalah turunnya Soeharto dari jabatanpresiden